Sukses

PDIP Nilai NasDem Berubah Sikap Sejak Umumkan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Hasto mengaku menerima laporan bahwa ada perubahan kebijakan pasca Partai NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak pernah membuat gaduh karena menyuarakan perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hasto memastikan partainya terus menjunjung etika politik. 

"Ya kita terima sarannya. Yang jelas kita tidak pernah membikin gaduh. Yang disampaikan oleh PDIP adalah hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang fundamental terkait dengan etika politik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Hasto mengaku menerima laporan bahwa ada perubahan kebijakan pasca Partai NasDem mengumumkan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Dan kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR. Sehingga etika politik harus dikedepankan," jelas Hasto.

Kendati menyuarakan reshuffle, Hasto tahu betul kebijakan tersebut menjadi hak prerogratif Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, reshuffle tak mungkin terjadi tanpa persetujuan kepala negara tersebut.

"Pesiden kan memiliki kalkulasi yang matang terkait dengan hal tersebut. Sehingga yang kami lakukan adalah justru untuk membawa kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik tersebut," kata dia.

Diketahui, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mendesak agar Menteri dari Partai NasDem dievaluasi. Anggota Komisi IV DPR itu secara terang-terangan menyoroti Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Pernyataan itu pun menarik perhatian Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dia pu menyindir balik PDIP yang meminta dua menteri Nasdem di pemerintahan Presiden Joko Widodo dievaluasi terkait isu reshuffle.

2 dari 3 halaman

Ini yang Dibahas Sekjen PDIP dengan Presiden Jokowi

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakandirinya  telah menghadap Presiden Jokowi, Senin 2 Januari 2023.

Dia bertemu Jokowi untuk mengundang hadir di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50 pada 10 Januari 2023 mendatang.

"Kemarin kami ditugaskan untuk menghadap Presiden Jokowi, kemarin di terima oleh beliau jam 14.30 WIB. Kami sampaikan sekaligus mengundang bapak Presiden Jokowi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Hasto menjelaskan bahwa pada 10 Januari 2023 bakal ada dua agenda yang digelar outdoor dan indoor. Kegiatan itu, kata dia akan dihadiri juga oleh satgas PDIP dan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP.

Sementara itu, HUT PDIP ke-50 ini bakal dilangsungkan hingga 31 Mei 2023.

Hasto menyampaikan sejauh ini daftar siapa saja yang diundang ke pembukaan HUT PDIP belum final. Pihaknya, masih terus melakukan finalisasi perihal tamu yang diundang. 

3 dari 3 halaman

Rangkaian Acara

Hasto menerangkan pada 10 Januari 2023 nanti akan menjadi pembukaan HUT PDIP. Sementara rangkaian acara hingga 31 Mei 2023, akan dihelat sejumlah kegiatan dimana seluruh kader partai turun langsung ke masyarakat.

Menurut Hasto berbagai kegiatan itu anatara lain berkaitan dengan kebudayaan, penghijauan, merawat pertiwi, memberikan contoh-contoh makanan murah dan bergizi, hingga senam.

"Itulah nanti puncak kegiatan yang akan dilaksanakan di akar rumput. Sehingga tanggal 10 Januari itu lebih pada pembukaan rangkaian peringatan HUT partai," ucapnya.